Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA–Apakah program MBG sudah menjadi solusi dari permasalahan kekurangan gizi pada anak? Lalu mengapa angka stunting belum menunjukan perubahan signifikan setelah program MBG Setahun berjalan. Bahkan saat anak sekolah libur, program MBG masih berjalan sehingga menuai kritikan dari berbagai pihak. Hal ini tidak hanya membuat pengeluaran membengkak tetapi juga banyak hal yang terabaikan.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik Program makan bergizi gratis (MBG) yang tetap disalurkan atau berjalan, padahal sekolah saat ini Sudang libur. “Masyarakat hari ini bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolahgun betap hamer di sekolah, dan lain-lain,” Katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
“Anggaran bencana itu cukup, dananya Rp 60 triliun. Jadi tidak perlu memindahkan anggaran MBG,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kejaksaan Agung (Kontan.co.id, 28/12/2025). Keracunan massal MBG, ompreng mengandung babi, SPPG tak sesuai standar, budgeting anggaran besar berdampak pada pengurangan anggaran bidang lain mewarnai permasalahan MBG. Padahal bencana yang terjadi wilayah Sumatera dan Aceh sangatlah besar dan diketahui bersama bahwa hal tersebut akan membutuhkan banyak dana.
MBG adalah program populis kapitalistik, di mana fokus utamanya hanya terletak pada pemenuhan target pelaksanaan program bukan pada manfaatnya. Akibatnya, aspek kemaslahatan rakyat terabaikan dan akar permasalahan stunting tetap tidak teratasi. Sehingga wajar saja jika stunting yang digandangkan akan terselesaikan dengan program ini malah menampakkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak.
Keberlanjutan program MBG yang dipaksakan di tengah berbagai kendala fundamental dilapangan menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan. Alih-alih mensejahterakan publik, program ini tampak lebih condong pada upaya mengakomodasi kepentingan ekonomi politik antara penguasa dan jaringan pengusaha dalam mengelola dapur SPPG yang kebanyakan adalah kroni penguasa.
Selain itu, dilihat dari besarnya porsi anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan logistik dan koperasi penyediaan bahan baku, sangat tidak relevan dengan yang dihasilkan. Program ini malah telih tampak sebagai ladang sirkulasi modal bagi segelintir pihak dibandingkan dengan upaya memperbaiki gizi nasional.
Dalam program MBG ini telah menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik sangat tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis. Para penguasa hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memperhitungkan konsekuensi yang diakibatkan dari apa yang dilakukannya. Akibatnya, rakyat yang harusnya menerima manfaat dengan baik malah dirugikan berbagai banyak hal oleh para penguasa dan pengusaha maruk.
Dalam sistem Islam, setiap kebijakan adalah untuk kemaslahatan rakyat dan sesuai syariat. Visi negara adalah raa’in sehingga kebijakan harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha atau untuk popularitas penguasa.
Kebutuhan gizi rakyat dipenuhi secara integral melibatkan semua sistem yang ada. Sistem pendidikan mengedukasi tentang gizi. Sistem ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara menyediakan lapangan kerja sehingga kebutuhan gizi keluarga bisa dipenuhi oleh kepala keluarga. Negara menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau sehingga makanan bergizi mudah diakses rakyat.
Views: 1
Comment here