wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Baru-baru ini Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat mengunjungi Asmat mengatakan, dua periode pemerintahannya diklaim menurunkan angka kemiskinan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling Timur Indonesia itu. (CnnIndonesia, 11/06/2023)
Sekilas jika kita perhatikan, memang angka kemiskinan di Papua terlihat mengalami penurunan, dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, yaitu 10 tahun. Padahal dalam 10 tahun terakhir ini Papua sering mengalami kelaparan ekstrim, hingga menyebabkan kematian. Tidak hanya itu, kemiskinan di Papua juga membuat masyarakatnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai, fasilitas infrastruktur yang buruk, kecuali di daerah jalur tambang, memang Angka tersebut menunjukkan perubahan.
Namun, tidak cukup jika hanya berpatokan pada angka saja, realita di lapangan haruslah menjadi perhatian, walaupun angka kemiskinan diklem mengalami penurunan, namun fakta nya masyakarat papua masih hidup dalam keterbatasan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kesenjangan, kesehatan yang buruk serta pendidikan yang tidak memadai. Padahal Papua adalah bumi yang kaya akan sumber daya alam. Maka atas kerjasama dengan pihak kapitalis inilah yang mengelabui kondisi nyata dengan deretan angka-angka tersebut.
Sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua ini tidak sulit untuk diwujudkan, jika yang mengaturnya dengan sistem ekonomi dan politik yang shohih. Dan tidak ada di dunia ini sistem yang shohih kecuali sistem Islam yaitu Khilafah. Di mana seluruh aturan dalam Islam berasal dari Allah SWT. Maka untuk kondisi papua Khilafah akan menerapkan beberapa kebijakan agar daerah tersebut terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan lain sebagainya.
Salah satunya Khilafah akan memastikan tidak ada satupun laki-laki di Papua yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini merupakan tugas Khilafah dalam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Khilafah akan memastikan setiap warganya tercukupi sandang, pangan, dan papan. Sehingga tidak akan ada kasus kelaparan ekstrim sebagaimana yang terjadi di bumi Papua saat ini. Dan Khilafah akan memastikan setiap individu rakyat mendapatkan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan dasar ini akan diberikan secara gratis dan berkualitas kepada rakyat, baik itu muslim ataupun kafir dzimmi, orang kaya ataupun orang miskin.
Dengan demikian, daya intelektualitas anak-anak papua akan bisa berkembang secara normal. Kesehatan masyarakat akan terjamin, karena layanan kesehatan mencukupi dan memadai. Masyarakat Papua juga bisa hidup dengan aman tanpa ada interfersi asing, karena Khilafah akan menjamin keamanan mereka, dalam menjamin juga membiayai kebutuhan dasar mereka. Khilafah mengambil dana dari pos kepemilikan umum baitul mal, pemasukan pos ini berasal dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh Khilafah. maka kekayaan bank di Papua akan dikelola oleh Khilafah sebagaimana yang diperintahkan oleh syariah. Seperti inilah konsep dan teknis yang dilakukan Khilafah untuk menuntaskan kemiskinan secara nyata.
Waallahua’lam
Visits: 10
Comment here