Oleh: Hasnie Amirah Khulud (Aktivis Muslimah, Ngaglik, Sleman, DIY)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Dari data PBB tahun 2020 menunjukkan angka kasus stunting di Indonesia mencapai 6,3 juta dari 149 juta balita di seluruh dunia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan oleh kekurangan gizi pada anak usia dua tahun, ibu hamil kekurangan nutrisi, dan sanitasi yang kurang (paudpeedia.com, 10/7/2023).
Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, ketika menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023, di Halaman Kantor Bupati Banyuasin , Jl. Ligkar Sekojo No. 1, Kedongdong Raya, Banyuasin, Sumatera Selatan, (06/07/2023).
Berbagai daerah di Indonesia memang telah berupaya untuk menekan lonjakkan angka stunting pada anak. Banyak dari pemerintah daerah yang mengoptimalkan pelayanan posyandu dan pemantauan puskesmas untuk ibu hamil. Tujuan pemerintah pun yakni untuk mencetak generasi muda yang unggul dan berjuang mengisi kemerdekaan bangsa, mulai dari lingkup keluarga.
Salah satu proyek yang digalakkan oleh pemerintah yaitu pendekatan proyek yang berorientasi pada penuntasan program-program kerja. Namun, hal ini dikritisi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. Menurutnya, pendekatan proyek hanya berorientasi pada penuntasan program kerja, tetapi nihil output atau hasil. Beliau mengatakan bahwa lebih baik pemerintah menyediakan dana misal Rp 4 milyar yang akan dibagi ke masing-masing PKK. Anggaran ini akan diawasi penuh oleh masyarakat yang bergotong royong melawan stunting seperti ibu-ibu, kader-kader posyandu, kader-kader PKK dan kader kesehatan, dibanding menggunakan pendekatan proyek (beritasatu.com, 01/12/2023). Di sisi lain, celah korupsi dalam program penurunan stunting juga tak bisa dihindari. Hal ini bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu anggaran, pengadaan, dan pengawasan (detiknews.com, 05/01/2023).
Imbas Racun Kapitalisme
Tak bisa dimungkiri, kasus stunting kian kompleks hingga saat ini belum terselesaikan. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting pun sudah diuji coba. Bahkan, pemerintah tidak main-main dalam menggelontorkan dana untuk mengatasi permasalahan stunting. Namun, nyatanya tak juga membuahkan hasil dan justru menjadi celah terjadinya tindak korupsi.
Ya, memang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Tikus-tikus berdasi di negara sistem demokrasi kapitalis selalu ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Di mana ada uang, maka di situlah celah mendapat kesempatan untuk meraup uang. Tolak ukur negara dalam jeratan kapitalisme yakni hanya keuntungan dan manfaat. Dalam penegakkan hukum pun dinilai tidak tegas, sehingga tidak terjadi efek jera bagi para koruptor dan jajarannya. Dalam kasus stunting, pemerintah hanya fokus pada penuntasan program kerja saja tanpa ada hasil yang nyata, sehingga nilai output bagi masyarakat masih kurang. Sebaliknya, masyarakat dari berbagai elemen dihimbau untuk ikut bertanggung jawab dan bekerja keras membantu pemerintah mengurangi angka stunting.
Masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dan menikmati sarana prasarana dari pemerintah, tetapi saat ini diberi beban untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus. Sedang pemerintah hanya merumuskan program dan menilai apakah program tersebut terlaksana atau tidak. Sudah seharusnya pemerintah serius mengatasi kasus stunting yang semakin mengkhawatirkan. Anak adalah aset generasi bangsa. Maka dari itu pemenuhan gizi, nutrisi, dan kesehatan anak perlu diperhatikan dengan serius agar melahirkan generasi-generasi yang sehat dan kuat.
Islam, Satu-satunya Solusi
Islam adalah agama yang mengatur semua lini kehidupan. Aturannya lengkap dari bangun tidur sampai bangun negara. Allah Swt. telah memberi peraturan-peraturan melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Sepatutnya kita menjalankan apa yang telah diperintahkan Nya. Rasulullah Muhammad Saw. adalah kepala negara sistem Islam pertama. Dimana banyak hal yang dicontohkan, mulai dari pengaturan pendidikan, ekonomi, bahkan politik.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan keadaan Indonesia saat ini yang masih dalam jeratan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme demokrasi tidak memiliki aturan yang baku. Dimana pengaturannya carut maut. Solusi-solusi yang ditawarkan pun tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.
Kesehatan keluarga sangat penting, ditambah dalam keluarga tersebut ada anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Indonesia negara kaya akan hasil pangannya, maka dari itu pemerintah seharusnya memanfaatkan hasil tersebut untuk pengelolaan makanan bergizi yang nantinya dibagikan kepada rakyatnya. Sehingga, kasus stunting ini bisa ditangani dengan tepat. Selain itu, perlunya pengawasan terhadap lingkungan dan masyarakat untuk menjaga pergaulan anak-anak di masa kini.
Dalam sistem Islam, negara akan berperan sebagai pengawas dari pelaksanaan program-program yang ada. Apabila ada penyelewengan dana negara maka, pemerintah akan memberikan hukuman tegas sesuai nash-nash syariat. Tentu saja, sanksi yang diberikan akan memberi efek jera bagi pelaku. Para pemangku jabatan dalam sistem Islam tau benar bahwa kesejahteraan rakyat adalah kewajiban mereka yang akan menjadi pertanggung-jawabannya di akhirat nanti. Umat harusnya sadar bahwa satu-satunya solusi segala problematik saat ini, termasuk stunting yakni dengan sistem Islam, bukan sistem kapitalisme demokrasi.
Waalahu A’lam Bish Showab.
Visits: 17
Comment here