Opini

Butuh Sistem yang Mengayomi Rakyat

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh: Meitya Rahma, S.Pd.

Wacana-edukasi.com — Selang beberapa hari dari perayaan ulang tahun Jogja, demo/aksi dilaksanakan di beberapa titik, di antaranya di bundaran UGM, simpang tiga UIN Sunan Kali Jaga, simpang Gejayan. Mereka menggelar aksi penolakan UU omnibus law selama dua hari di simpang tiga UIN Sunan Kalijaga dan simpang Gejayan.

Massa yang memusatkan aksi di DPR datang dengan berbagai spanduk dan poster penolakan. Mereka membawa poster bertuliskan “Jegal sampai batal”, “Tolak Omnibus Law”, “Aslinya mager tapi piye meneh DPR e pekok, siap aksi sampai batal.” Dalam keterangan di akun Instagram @gejayanmemanggil, aksi hari ini menyerukan “Mosi Tidak Percaya: Turunkan Jokowi – Ma’ruf, Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, dan Bangun Dewan Rakyat!” (Suarajogja.id,8/10/20).

Sri Sultan sendiri berusaha bijak dalam menyikapi demo ini, karena dampak dari aksi ini juga menimbulkan kerugian material seperti kerusakan beberapa bagian gedung DPRD. Selain gubernur Jogja, beberapa Gubernur juga tidak setuju dengan UU cipta kerja ini. Sultan disebut akan menyanggupi permintaan buruh terkait penolakan omnibus law / UU Cipta Kerja (Cilaka). Sikap Sultan muncul setelah menerima perwakilan buruh (tribunnews, 8/10/20).

Sultan akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja/Cilaka. Aspirasi dari warga masyarakat khususnya buruh/pekerja, saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani Gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka (penoalakan Omnibus Law).

Dari rangkuman berita tribunews ada beberapa kepala daerah lain yang akan meneruskan aspirasi para buruh dan mahasiawa ke presiden di antaranya: Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Masing masing mereka menemui para pendemo dan akan meneruskannya ke pusat melalui surat pernyataan. Sikap Sultan dan beberapa Gubernur ini patut mendapat apresiasi. Para Gubernur menerima aspirasi para buruh dan akan menulis surat pernyataan ke Presiden ini merupakan cerminan pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat. Namun, tidaklah cukup pemimpin yang mengayomi rakyat, dibutuhkan juga sistem yang mengayomi rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat. Rakyat sebenarnya menginginkan penguasa yang loyal kepada rakyat, menginginkan aturan yang adil dan beradap. Maka gara-gara omnibus law ini sempat Sunda empire menjadi trending topic di link massa Twitter (CNN.com,6/10/20).

Netizen dengan nada satire ingin pindah ke Sunda empire karena kecewa dengan disahkannya UU Cilaka ini.

Dalam Islam, terciptanya lapangan kerja dilakukan oleh negara. Negara memantau kondisi rakyatnya. Siapa yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Wallahua’lam bishshawab

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 0

Comment here