Oleh Anggia Widianingrum
Wacana-edukasi.com, OPINI–Genosida di Gaza terus berlangsung. Rakyat hidup dalam ketakutan dan kehancuran yang tak berkesudahan. Tak terhitung lagi jumlah anak-anak, orang tua, dan keluarga yang tercerai-berai kehilangan orang tercinta. Bahkan perjanjian gencatan senjata pun tidak mampu menghentikan kekejaman Zionis.
Sebagai respon atas situasi tersebut, pada Jumat 17/11/2025, Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta sejumlah pejabat senior Israel atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Langkah ini menandai peningkatan ketegangan diplomatik kedua negara yang sebelumnya sudah merenggang akibat krisis Gaza.
Israel menolak keras tuduhan itu, menuding sistem peradilan Turki tidak independen dan menilai keputusan tersebut sebagai propaganda politik. Tel Aviv bahkan menuduh Ankara mencoba memengaruhi sikap Washington serta menolak keterlibatan Turki dalam pasukan stabilitas internasional untuk Gaza. Meski begitu, keputusan Turki disambut baik oleh Hamas yang menganggapnya sebagai langkah terpuji dan bentuk dukungan nyata bagi rakyat Palestina (tvonenews.com, 9/11/2025).
Namun sangat disayangkan, di saat banyak bangsa mengecam kebiadaban Zionis, Kazakhstan justru mengambil langkah berlawanan. Antaranews.com (8/11/2025) melaporkan bahwa Kazakhstan resmi bergabung dalam Abraham Accords, menyusul UEA, Bahrain, dan Maroko, menandai normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel yang sebenarnya telah terjalin sejak 1992.
Abraham Accords dan Pengkhianatan Para Penguasa Muslim
Abraham Accords adalah rangkaian perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab seperti UEA, Bahrain, dan Maroko. Perjanjian ini diinisiasi AS pada 2020 dengan dalih meningkatkan stabilitas regional, membuka kerja sama perdagangan, teknologi, ekonomi, serta pariwisata.
Pada mulanya, negara-negara Timur Tengah menolak proposal AS yang mendukung aneksasi 30% wilayah Tepi Barat oleh Israel. Sebagai alternatif, penasihat Gedung Putih Avi Berkowitz menawarkan normalisasi hubungan dengan UEA untuk mengganti pencaplokan tersebut. Melalui sejumlah perundingan, kesepakatan normalisasi akhirnya ditandatangani pada 15 September 2020. UEA dan Bahrain menjadi pencetus awal, kemudian disusul Maroko dan Sudan pada 2021. Sejak itu, AS–UEA menjalin kerja sama pertahanan, perdagangan, dan pariwisata.
Turki sendiri meski lantang mengkritik Israel tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan geopolitik dengan negara tersebut. Turki merupakan negara muslim pertama yang mengakui Israel pada 1949. Meski hubungan keduanya pernah memburuk pasca konflik Gaza 2008–2009 dan insiden Mavi Marmara, hubungan diplomatik kembali pulih pada 2022. Ironisnya, bahkan setelah Turki mengecam agresi Israel, pasokan minyak dari Azerbaijan melalui Turki tetap mengalir ke Israel.
Paradoks semakin terlihat ketika secara retorika Turki membela Palestina, namun hubungan komersial dan militer dengan Israel justru meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir.
Gencatan Senjata Tak Mengakhiri Penderitaan
Gencatan senjata terbukti tidak menghentikan penderitaan Gaza. Akses terhadap makanan, air bersih, dan bantuan kemanusiaan tetap sulit. Serangan militer Israel terus berlanjut. Gaza tetap sendiri, sementara negeri-negeri muslim hanya mengutuk tanpa memberikan aksi nyata, termasuk mengirimkan pasukan untuk membebaskan Palestina walau banyak negara telah mengakui kemerdekaannya.
Kekhawatiran bahwa Abraham Accords justru melegalkan penjajahan Israel bukanlah isapan jempol. Banyak pihak, termasuk Hamas, menilai perjanjian ini dipakai AS dan Israel untuk mengurangi tekanan internasional terhadap pendudukan mereka.
Solusi Tuntas Gaza: Jihad dan Khilafah
Krisis Gaza tidak akan pernah berakhir selama para penguasa negeri muslim tetap tunduk pada kepentingan AS dan terpenjara oleh nasionalisme. Abraham Accords hanyalah perangkap untuk melegalkan penjajahan Israel, sementara sikap para penguasa muslim ikut menguatkan posisi Zionis di dunia Islam.
Solusi tuntas bagi Palestina adalah jihad dan tegaknya Khilafah kepemimpinan politik global yang menerapkan Islam secara kaffah. Dengan sistem Islam yang komprehensif, segala bentuk penjajahan terhadap negeri-negeri muslim dapat dicabut hingga akar-akarnya, termasuk dari bumi Palestina.
Zionis hanya memahami bahasa kekuatan, bukan diplomasi, gencatan senjata, ataupun kecaman. Jihad fisabilillah tetap menjadi kewajiban para penguasa dan panglima militer negeri-negeri muslim. Dengan persenjataan dan teknologi militer yang dimiliki dunia Islam, seharusnya agresi Israel dapat dihentikan.
Khilafah juga akan mewujudkan persatuan umat, memobilisasi tentara pilihan, serta mengarahkan kekuatan jihad terhadap pihak-pihak yang memerangi kaum muslimin.
Allah SWT berfirman:
“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu.”
(QS. Al-Baqarah: 191)
Rasulullah SAW pun menindak tegas Bani Nadhir, Bani Qainuqa’, dan Bani Quraizhah ketika mereka melanggar perjanjian serta bersekongkol memerangi kaum muslimin.
Hanya dengan Khilafah, Palestina dan negeri-negeri muslim dapat terbebas dari tipu daya dan penjajahan Zionis serta sekutu-sekutunya. Bukan melalui perjanjian normalisasi yang justru menguntungkan pihak penjajah.
Views: 6
Comment here