Penulis : Miftahul Jannah (aktivis muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–KopDes Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Prabowo- Gibran yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi di tingkat desa. Munculnya KDMP diharapkan dapat memotong rantai pasokan tengkulak, meningkatkan nilai tukar petani dan menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. KDMP dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi di level pedesaan yang mencakup gerai sembako, klinik desa, simpan pinjam, apotek, dan lain-lain.(rahantani.digitaldesa.id). Pemerintah mentargetkan pembangunan sekitar 60.000 unit KDMP di seluruh Indonesia. Kementerian Bidang Pangan mencatat hingga 16 Mei 2026 sebanyak 9.294 unit KDMP telah terbangun, 1.061 unit mulai dioperasikan (beritanasionalupdate.com, 21/05/2026).
Sayangnya, dalam perjalanannya tujuan pemerintah untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi rakyat melalui program ini menyimpan banyak permasalahan. Mulai dari lokasi yang tidak strategis, ketidakjelasan mekanisme, realisasi proyek yang menyimpang, ancaman terhadap ekonomi lokal hingga pelatihan militer untuk calon manager yang telah menelan 5 korban jiwa. Terkait kematian 5 peserta pelatihan militer calon manager KDMP, akhirnya pemerintah mengevaluasi dan menghapus seluruh latihan fisik dan militer dalam program tersebut. Pemerintah juga merevisi program sepenuhnya pada pembekalan manajerial perkoperasian serta pendidikan bela negara ( nasional.kompas.com, (2/7/2026).
Sungguh miris, apa harus menunggu korban jiwa dulu baru kebijakan dievaluasi dan diperbaiki? Tidak bisakah ada pengkajian dan penelitian mendalam dulu sebelum kebijakan itu dijalankan?
Proyek Ambisius
Pembangunan 1 unit gerai KDMP mencapai Rp. 1,6 miliar. Dimana pembiayaan dari proyek tersebut diambil dari hutang kepada bank pemerintah. Berikutnya kewajiban bayar kepada bank dibebankan dananya dari Dana Alokasi Umum, Dana Desa dan dari Dana Bagi Hasil koperasi. Artinya kewajiban pembayaran akan diambil dari dana yang biasanya menjadi hak masyarakat desa. Ini menunjukkan dari awal pembangunannya saja KDMP sudah mengambil dan mengurangi hak masyarakat desa. Padahal realitasnya banyak desa yang pembelanjaan dananya belum optimal sehingga masih banyak desa tertinggal. Banyak desa yang belum memiliki akses jalan atau infrastruktur yang memadai dan layak. Tapi anehnya dananyai nanti malah dikurangi untuk pembayaran utang pembangunan gerai KDMP.
Dari sisi lokasi pembangunanpun pembangunan unit KDMP menuai kontroversi banyak berseliweran di media sosial lokasi gerai KDMP yang berada di tepi jurang, jarak yang berdekatan dengan gerai lainnya, jauh dari pemukiman dan sebagainya. Seolah-olah menunjukkan hanya fokus mendirikan bangunan tanpa proses pengkajian serta pengelolaan keberlanjutan dari program ini.
Belum lagi keberadaan gerai KDMP dianggap beberapa pihak berpotensi mematikan UMKM lokal yang sudah ada. Warung rakyat bisa gulung tikar karena kalah saingan dengan jaringan dan sumber daya yang dimiliki KDMP. Selain UMKM lokal, program KDMP ini dinilai tumpang-tindih dengan BUMDes yang sudah ada di tiap desa. Akibatnya seolah ada persaingan tidak sehat serta kebingungan pada warga terhadap dua lembaga desa tersebut. Disini tampak jelas proyek pembangunan KDMP terlihat begitu ambisius tanpa memikirkan mitigasi resiko dan kerugian yang muncul tanpa perencanaan dan pengelolaan yang jelas.
Rakyat Rugi, Pengusaha Untung
Harusnya pemerintah belajar dari kesalahan masa lalu bukan malah menjadikan desa sebagai kelinci percobaan atas nama pembangunan. Kebijakan pembangunan harusnya melihat kebutuhan dan berpihak kepada masyarakat bukan hanya sekedar “membangun’ tanpa perencanaan dan pengelolaan. Masyarakat desa sendiri tidak dilibatkan dalam proses lahirnya koperasi. Padahal menurut pemerintah koperasi adalah badan usaha yang memiliki ciri utama dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota serta mensejahterakan anggota (rakyat desa). Tapi realitasnya masyarakat desa hanya diposisikan sebagai konsumen semata.
Pembangunan unit KDMP rawan penyimpangan, dan berpotensi korupsi. Di Jawa Tengah misalnya, dana proyek Rp. 1,6 miliar dipotong berlapis dan diterima kontraktor sekitar Rp. 1,1 miliar (27/3/2026, analisapublik.id). Sudahlah ada pemotongan, nantinya beban pembayaran pembangunan diberikan kepada masyarakat desa. Lagi-lagi masyarakat desa yang dirugikan.
Sementara itu pihak yang diuntungkan tentu saja pengusaha bermodal besar yang digandeng pemerintah, mulai dari proses pembangunan, atau menjadi mitra dan penyuplai gerai KDMP seperti PT Agrinas Pangan Nusantara, MedQuest Group, PT Indomarko dan lainnya. Keterlibatan pengusaha besar sebagai Mitra pemerintah tentu saja akan menjadikan dominasi kekayaan hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Tidak heran jika istilah yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin adalah realitas yang tidak bisa terbantahkan di sistem ekonomi kapitalis ini.
Sistem IsIam Menyejahterakan
Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis sekuler dimana proyek pembangunan cenderung menguntungkan pemilik modal dan elit penguasa. Islam dengan sistem aturan yang sempurna dan menyeluruh hadir untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakannya. Negara yang berasaskan akidah IsIam akan memposisikan dirinya sebagai raain ( pelayan dan pengurus) serta junnah (pelindung) bagi rakyatnya.
Dengan paradigma sebagai raain dan junnah bagi rakyatnya maka negara akan mengatur urusan umat sesuai syariat IsIam. Negara akan mengelola kekayaan alam seperti barang tambang ( minyak bumi, batu bara, nikel, emas, dll) serta kekayaan alam lainnya yang menjadi milik umum sepenuhnya untuk rakyat tanpa mengharuskan rakyat untuk membeli alias gratis.
Negara juga menyediakan seluas-luasnya lapangan pekerjaan kepada rakyat mulai dari sektor pertanian, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa dan lainnya. Dengan penyediaan lapangan pekerjaan ini, maka tidak ada kepala keluarga yang kesulitan menafkahi keluarganya sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dinamis.
Negara IsIam juga wajib memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil. Pembangunan dan kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar atau pulau-pulau tertentu tapi merata sampai ke pelosok daerah. Sejarah telah membuktikan bagaimana kegemilangan peradaban IsIam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di era khalifah Umar bin Abdulaziz sampai kesulitan mencari penerima zakat. Karena rakyat telah merasakan kesejahteraan. Di masa kekhilafan Abbasiyah juga pernah menjadi mercusuar pendidikan dan kesejahteraan di saat Eropa saat itu mengalami masa kegelapan.
Sistem ekonomi IsIam tidak bisa berdiri sendiri tapi harus didukung oleh sistem lainnya (politik, pendidikan, sosial, peradilan, sanksi, dll). Dengan penerapan IsIam yang kaffah inilah maka cita-cita kesejahteraan rakyat bukan sekedar ilusi tapi menjadi hal yang pasti.
Views: 1
Comment here