Oleh: Siti Sarisma, S.Pd. (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Warga Marelan mengeluhkan jalan-jalan yang rusak, khususnya jalan di dalam gang. Mereka menyampaikan keluhannya kepada pemerintah setempat yang akhirnya ditanggapi oleh Pemerintah Kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan, sejumlah titik dikebut Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) pada hari Minggu (9/6/25).
Ada pun beberapa titik yang dibenahi yaitu Gang Sidodadi, Gang Benteng, Gang Mangga, Gang Nenek, Gang Jae, Gang Kakek, dan Gang Bersama. Jalan pada gang-gang tersebut dibenahi dengan dibangun rigit beton dan aspal hotmix. Warga merasa berterima kasih atas sikap Pemerintah Kota Medan yang cepat tanggap, karena sebelumnya jalan pada gang-gang tersebut sulit dilalui dan dapat dipastikan ketika hujan akan tergenang air.
Namun demikian, masih banyak jalan-jalan di wilayah lain yang rusak parah dan membutuhkan perhatian secepatnya. Sering kali jalan atau bahkan infrastruktur yang rusak akan menimbulkan kerugian baik materi ataupun non materi, yaitu membahayakan pengguna jalan yang berakibat kecelakaan, rusaknya kendaraan, hingga terhambatnya aktivitas publik. Perhatian pemerintah dalam artian negara dalam menyediakan jalan atau infrastruktur yang layak harus lebih baik lagi. Karena jika ada korban jiwa akibat jalan rusak yang tidak terperhatikan maka negara terbilang lalai mengurus dan melindungi rakyatnya.
Padahal, berdasarkan data Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia untuk negara dengan kekayaan sumber daya geologi terbesar yang mencakup berbagai jenis bahan galian, seperti logam, non logam, batuan, dan batu bara (https://www.forestdigest). Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, sesungguhnya negeri ini mampu membangun jalan umum terbaik untuk rakyatnya, jalan umum yang dapat diakses oleh semua orang tanpa harus menunggu korban jiwa dulu. Karena siapa pun tau bahwa jalan merupakan akses vital yang penting yang harus mendapatkan perhatian serius.
Namun, lambatnya perhatian terhadap jalan menunjukkan abainya para penguasa dalam membangun infrastruktur terbaik dan berkualitas bagi rakyatnya. Jika diperhatikan, maka sebab abainya penguasa terhadap urusan rakyat akibat diterapkannya sistem sekuler kapitalisme dalam kehidupan. Konsep ini menjadikan negara beralih fungsi sebagai pelayan korporat. Penerapan sistem sekuler kapitalisme menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Alhasil, infrastruktur berkualitas tidak bisa diakses kecuali dengan bayaran yang tinggi.
Sistem ini telah menjadikan negara hanya sebagai regulator yang melegalkan campur tangan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, alias menjadikan infrastruktur sebagai ladang bisnis yang bisa diperjualbelikan atau bahkan bisa dinikmati namun bertarif. Akhirnya, pembangunan infrastruktur tergantung untung rugi para kapitalis yang berinvestasi untuk pembangunan infrastruktur.
Pelayanan terhadap rakyat yang dilakukan negeri hari ini sangat berbeda dengan pelayanan yang dilakukan negara bersistemkan Islam. Dalam pandangan Islam, setiap pembangunan sarana publik seperti jalan dilakukan dalam rangka melayani kemaslahatan rakyatnya dengan sepenuh hati. Negara berkewajiban menyediakan sarana jalan tersebut sesuai kebutuhan riil di tengah-tengah masyarakat dengan kualitas yang baik dan cuma-cuma tanpa adanya tarif.
Jalan tidak dipandang hanya sekedar untuk percepatan ekonomi, sehingga daerah-daerah yang dinilai kurang ekonomis walaupun masyarakatnya sangat membutuhkan namun tidak diperhatikan, tetapi sebagai sarana untuk memudahkan perpindahan orang dan barang dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik untuk kepentingan ekonomi, menuntut ilmu, silaturahim, rekreasi, maupun hal-hal lain yang membuat semua aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman.
Dengan adanya sumber daya alam di bawah tata kelola ekonomi Islam, sebenarnya negara mampu membangun infrastruktur terbaik untuk rakyatnya. Anggarannya akan disiapkan secara mutlak dari Baitul Mal negara Islam (Khilafah). Respon pemimpin (Khalifah) dalam negara Islam pun merupakan respon terbaik sehingga tidak membuat rakyat menunggu lama dengan harap-harap cemas.
Pelayanan terbaik yang sepenuh hati terhadap rakyat hanya bisa dibuktikan oleh negara dengan sistem Islam yang disebut Khilafah. Karena Khilafah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas jika dibutuhkan agar rakyat bisa merasakan kemudahannya dan tidak menimbulkan bahaya. Apa lagi penyediaan infrastruktur tersebut bisa dinikmati jika ada tarifnya, itu jelas dilarang dalam negara Islam (Khilafah).
Kita bisa mencontoh kepemimpinan Umar bin Khattab yang memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalan umum bagi rakyatnya. Umar bin Khattab pernah berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT: Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?”
Oleh karena itu, memperjuangkan kembali tegaknya aturan Islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah adalah suatu keharusan yang harusnya diperjuangkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dengan cara belajar memahami Islam di majelis-majelis ilmu yang merupakan taman surga di dunia, menjadikan Islam sebagai aturan hidup, kemudian bersama-sama mendakwahkan Islam agar Islam diterapkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. [WE/IK].
Views: 0
Comment here