Oleh Sriyanti
wacana-edukasi.com– Ahmad Heri Firdaus seorang peneliti lembaga survey Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan, akibat kenaikan BBM yang memberikan efek domino dan inflasi akan menambah jumlah kemiskinan hingga mencapai 10,3 persen pada September 2022. Ahmad menghimbau pemerintah agar membuat program bantuan bagi pelaku usaha di sektor riil yang mengalami kenaikan biaya produksi serta menambah dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat demi menekan angka kemiskinan. (Kompas.TV 22/09/2022)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menguatkan bahwa walaupun ada kenaikan BBM, karena pemerintah sudah mengantisipasinya dengan mengucurkan dana bansos sehingga mampu menurunkan jumlah rakyat miskin.
Pernyataan bahwa bansos dianggap sebagai solusi menekan angka kemiskinan, adalah narasi salah kaprah. Sebab bukan kali ini saja pemerintah menyalurkan dana bansos, akan tetapi bantuan yang diterima masyarakat tidak seimbang dengan efek domino dari kenaikan harga BBM. Maka bagaimana bisa dikatakan bansos bisa menekan angka kemiskinan? Nominalnya yang tak seberapa, sering tidak tepat sasaran, sifatnya yang sementara dan kondisional, dengan birokrasi berbelit tidak begitu berarti dalam meringankan beban hidup rakyat. Bansos hanyalah penyelesaian pragmatis dan parsial tidak mungkin membuahkan hasil yang signifikan.
Alasan lain yang mengemuka mengapa BBM bersubsidi harus naik, karena membengkaknya APBN. Dengan kata lain, negara merasa terbebani dengan menanggung subsidi BBM. Maka ketika subsidinya dicabut otomatis harga naik. Tapi ironisnya tidak pernah ada kata membebani untuk membiayai proyek IKN dan kereta cepat yang pengeluarannya terus membengkak.
Lalu mengapa subsidi untuk rakyat selalu dianggap beban, sedangkan anggaran untuk hal tidak mendesak tidak dianggap beban? Jawabannya tentu saja akibat diterapkannya sistem kapitalis sekular yang enyebabkan negara setengah hati dalam menjalankan tugas sebagai pengurus rakyat. Kapitalisme telah menjadikan korelasi antara penguasa dan rakyat bak penjual dan pembeli yang sangat mempertimbangkan untung rugi. Andai saja masyarakat menyadari, sesungguhnya inilah pangkal dari semua permasalahan dan kesulitan hingga kesejahteraan hidup sulit terwujud.
Lain halnya dengan sistem pemerintahan dalam Islam, yang menerapkan seluruh syariat yang datang dari Sang Pencipta dan Pengatur manusia. Dalam sistem ini penguasa berperan sebagai pelayan dan penjamin kebutuhan dasar rakyat baik kebutuhan pokok yang bersifat individu maupun kolektif.
Adapun langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjamin seluruh kebutuhan umat adalah dengan mengatur tata kelola sumber daya alam dan jenis kepemilikan sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan. Dalam pandangan Islam BBM merupakan hasil dari kekayaan SDA yang jenis kepemilikannya termasuk milik umum. Oleh karena itu negara wajib mengelola sektor ini tanpa campur tangan pihak swasta terlebih asing. Hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Kalaupun masyarakat harus membeli maka pemerintah tidak boleh berniat mencari keuntungan sebagaimana penjual. Masyarakat hanya perlu membayar untuk mengganti biaya produksi saja.
Terkait jaminan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, diberikan dengan mekanisme langsung dan tidak langsung. Untuk mekanisme yang pertama, negara akan memberikannya dalam bentuk jasa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pelayanan tersebut diberikan dengan gratis, kalaupun harus berbayar tentunya akan dapat diakses dengan mudah dan murah. Selain itu juga akan disediakan fasilitas, sarana dan prasarana terbaik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar semua dapat berjalan maksimal.
Sementara yang dimaksud dengan mekanisme tidak langsung yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, berupa sandang, pangan, papan. Negara akan melakukan berbagai upaya seperti: membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mempermudah akses usaha, memberi bantuan modal, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang murah, dan lain sebagainya. Hal ini akan terus dilakukan hingga kesejahteraan umat terwujud nyata.
Demikianlah kesejahteraan yang diberikan sistem pemerintahan Islam. Ini bukan sekadar omong kosong belaka. Konsep sistem perekonomian Islam yang terperinci dalam kepemilikan harta, pengelolaan, serta distribusinya telah berhasil menempatkan umat dalam kemakmuran yang luar biasa, karena negara mampu dan berhasil menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kondisi seperti ini tidak akan kita jumpai dalam sistem kapitalisme. Hamya dalam naungan sistem pemerintahan Islam lah, semua itu akan dapat terlaksana dengan sempurna. Dan penegakannya menjadi sesuatu yang niscaya.
Wallahu a’lam bi ash-shawab
Visits: 12
Comment here