Paradoks Demokrasi, Rezim Antikritik?

Oleh: Asriyanti, S.Si.

Wacana-edukasi.com, OPINI–Di tengah kondisi pilu rakyat Indonesia atas bencana di Sumatera, banyak pihak yang ikut bersuara mengkritik penanganan bencana di sana. Terutama di jagat media. Namun sangat disayangkan, mereka yang vokal menyuarakan kritik justru mendapatkan beragam bentuk teror. Terutama pada akhir 2025 hingga Januari 2026, banyak laporan dari influencer dan aktivis. Mereka mengaku mendapatkan teror mulai dalam bentuk ancaman fisik, vandalisme, upaya peretasan digital, bahkan tekanan terhadap keluarga mereka.

Sherly Annavita misalnya, seorang influencer yang telah lama aktif di media sosial dan selama ini banyak melakukan kritik terhadap pemerintah, mengaku mendapatkan teror berupa lemparan telur busuk ke rumahnya. Selain surat yang berisi pesan ancaman untuk diam, dia juga mendapatkan serangan komentar buruk di internet secara massif. Hal itu terjadi setelah Sherly mengunggah postingan berupa kritik atas kebijakan pemerintah dan menyoroti isu bencana yang terjadi di Sumatera.

Hal serupa juga dialami oleh DJ Donny, konten kreator yang menerima kiriman berupa bangkai ayam dengan kepala terpotong dan lemparan bom molotov di rumahnya.

Beragam respon yang diberikan masyarakat. Tidak sedikit yang menduga bahwa ada campur tangan negara di balik teror tersebut. Meskipun Kepala Badan komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo mengatakan bahwa pemerintah dengan tegas menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi tersebut (BBC.com, 02-01-26).

Rezim Otoriter, Anti Terhadap Kritik

Sejatinya di dalam suatu negara demokrasi, kebebasan berpendapat rakyatnya dijunjung tinggi. Tiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik dengan transparan. Jika memang masih seperti itu, seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan upaya pembungkaman terhadap pihak yang melakukan kritik. Apalagi sampai membiarkan adanya teror dan ancaman.

Namun faktanya, demokrasi menampakkan wajah yang lain. terutama di era digital saat ini. Jargonnya yang dari rakyat untuk rakyat seolah tidak lagi diindahkan. Pemerintahan demokrasi yang diakui sebagai wujud suara rakyat justru menunjukkan sikap anti terhadap kritik. Ruang digital yang bisa menjadi wadah dalam memberikan kritik akhirnya berbalik menjadi tempat intimidasi bagi mereka yang memanfaatkannya.

Semua itu menunjukkan kondisi demokrasi yang sebenarnya. Rapuhnya kebebasan berpendapat hanya menjadi paradoks demokrasi di negeri ini. Di saat kondisi kehidupan rakyat jauh dari kata ideal, pemerintahannya justru bertindak represif. Alih-alih menjadi bahan intropeksi bagi pemerintah, narasi kritis terkait penanganan bencana di Sumatera justru berusaha dihentikan dengan berbagai cara yang sistematis.

Sikap rezim yang membatasi rakyat dalam berpendapat, mengontrol narasi di media, dan menindas pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan mereka justru jauh dari prinsip demokrasi. Setiap kritik yang diberikan hanya dianggap ancaman. Media dimanfaatkan untuk membangun citra penguasa dan menekan mereka yang berbeda pendapat. Inilah wujud rezim otoriter sesungguhnya yang menjadikan kekuasaan mutlak hanya di tangan penguasa dan kelompok kecilnya seraya meniadakan fungsi check and balance dalam kinerja mereka.

Pada dasarnya sistem politik demokrasi saat ini hanya dijadikan sebagai jalan untuk mendapatkan legitimasi untuk berkuasa. Bukan sebagai wadah aspirasi, apalagi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi lahir dari sistem kapitalisme di Barat. Sistem ini menjadikan kehidupan dikendalilkan oleh para pemilik modal dan oligarki yang ada di pemerintahan. Semua berorientasi pada keuntungan semata. Akibatnya, demokrasi yang mengaku meletakkan kedaulatan hukum di tangan rakyat, pada faktanya hukum dan kebijakan yang dilahirkan hanya sesuai kepentingan para oligarki dan kaum kapitalis. Inilah potret buruk dari sistem demokrasi. Sistem yang sudah rusak dari akarnya.

Kewajiban Muhasabah Terhadap Penguasa

Lain hanya jika Islam dijadikan sebagai sistem pemerintahan. Pandangan Islam terkait kekuasaan berbeda jauh dengan yang ada dalam sistem demokrasi kapitalisme. Islam memandang kekuasaan sebagai suatu amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa takwa kepada Allah Swt. Sehingga semua akan dilakukan sesuai dengan syariat-Nya. Tugas dari pemimpin atau penguasa adalah sebagai junnah (perisai). Penguasa harus menjamin perlindungan bagi rakyat, bukan justru menciptakan iklim ketakutan.

Sementara itu, segala pengurusan kehidupan rakyat akan menjadi tanggung jawabnya. Begitupun saat negara mengalami bencana alam, penanganannya akan lebih cepat dan tepat. Dengan sistem ekonomi Islam, negara akan memiliki dana kas yang melimpah. Sehingga negara akan lebih mudah untuk memulihkan kembali wilayah yang terdampak bencana.

Sistem Islam juga menjadikan koreksi terhadap penguasa sebagai suatu kewajiban bagi rakyat. Bilamana terjadi kesalahan pada penguasa maupun pejabat di pemerintahan, maka rakyat akan melakukan koreksi sebagai bagian dari aktivitas amar makruf nahi mungkar. Hal itu dilakukan atas dasar keimanan. Bukan didasari oleh rasa benci seperti yang banyak terjadi hari ini.

Kepemimpinan dalam suatu negara akan lebih baik jika aktivitas saling menasehati berjalan. Islam sejak awal mewajibkan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Ashr ayat 1 sampai 3.

Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, “agama adalah nasehat”. Sehingga kritik justru dibutuhkan dalam rangka menegakkan kebenaran, menghilangkan kezaliman, serta untuk mengingatkan penguasa setiap kali ada hak dari rakyat yang terabaikan. Namun, tentu saja dengan cara yang bijak dan efektif, bukan untuk memberontak (bughat) terhadap pemerintah. Sebagaimana yang telah dicontohkan di masa para sahabat terdahulu.

Dalam beberapa riwayat dikisahkan, sahabat memberikan nasehat kepada khalifah secara terang-terangan. Seperti di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah mendapatkan kritik dari seorang wanita di tempat umum terkait jumlah batasan mahar yang sebelumnya ditetapkannya. Keteladanan Sang Khalifah terlihat di saat merespon kritik dari wanita tersebut. Bukan kemarahan ataupun penolakan yang diberikan. Melainkan pengakuan bahwa Umar bersalah dan menerima masukan dengan penuh keridhaan. Inilah gambaran hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dalam negara Islam.

Hingga saat ini hanya sistem Islam yang terbukti mampu menjaga martabat manusia dan memberikannya kebebasan dalam berpendapat. Yang dengannya baik rakyat maupun penguasa, sama-sama akan terpenuhi haknya. Tentu saja harus dengan menerapkan aturan Islam secara keseluruhan. Kemaslahatan akan terwujud dan kehidupan bernegara juga berjalan dengan aman dan sejahtera. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. []

Views: 2