Oleh: Siti Ummu Hisyam (Pegiat Dakwah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Dilansir dari liputan6.com (16-2-2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dijalankan selama bulan Ramadhan. Hal ini dengan dalih akan ada skema yang diatur dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mendukung umat yang menjalankan ibadah puasa.
Menurut Zulkifli Hasan, bagi sekolah yang mayoritas siswanya muslim, menu MBG akan diberikan berupa makanan kering. Sementara itu, ibu hamil dan balita tetap berjalan seperti biasa. Artinya, menu MBG yang diberikan tetap berupa makanan yang siap makan, termasuk sekolah-sekolah non muslim.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayani juga mengatakan bahwa di hari libur dan Ramadhan, program MBG akan tetap berjalan. Target utamanya adalah ibu hamil, menyusui, dan balita. Dia menambahkan bahwa golden time period-nya pendek sekali, dari situlah stunting dicegah kemudian otak berkembang.
Mengingat pentingnya pemenuhan gizi di 1000 hari pertama bahkan sejak dalam kandungan, BGN akan memastikan tidak ada ibu hamil dan balita yang terlewatkan untuk menerima MBG. Langkah itu diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk menurunkan, dan menekan angka stunting nasional.
Kontroversi MBG
Fakta MBG di lapangan sungguh memprihatinkan. Kasus-kasus memprihatinkan tentang makanan kering yang sedianya untuk diberikan khusus di bulan Ramadhan ini, banyak beredar di sosial media. Masyarakat beramai-ramai memosting MBG yang diperoleh anak-anak mereka di sekolah. Hampir semua postingan itu berupa kritikan, yaitu bagaimana mungkin makanan yang dianggarkan sekitar Rp.15.000/porsi hanya berupa telur 1 butir, roti tanpa merek 1 pcs, rambutan 3 biji atau pisang, juga kacang-kacangan ditambah susu kotak tanpa merek.
Menurut pengamat Pertanian dari Center Of Reform On Economics(core) Indonesia, Eliza Mardian, bahwa pemberian makanan kering pada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Masalah Gizi sering di potret sebagai persoalan menu, padahal sejatinya akar persoalannya adalah tidak mampunya ekonomi keluarga. Penghasilan kepala keluarga yang tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Hal itu mencerminkan bahwa masalah gizi adalah karena ketimpangan ekonomi.
Masyarakat banyak yang sudah mengkritik program MBG ini. Terlebih, program MBG ternyata mengambil dari Anggaran pendidikan yang jumlahnya fantastis. Namun, usulan apa pun dari masyarakat tetap diabaikan demi mengejar target proyek SPPG tetap berjalan.
Bantuan tidak Menyentuh Masalah
Negara sering menawarkan solusi instan untuk mengatasi ketidakmampuan ekonomi yang diderita masyarakat. Di antaranya berupa bantuan-bantuan sosial (bansos), termasuk MBG. Memang, sekilas program-program tersebut tampak baik, yaitu membantu ekonomi rakyat.
Akan tetapi, program-program tersebut hanya bersifat temporal. Rakyat seolah dikasih sedikit angin segar sementara. Padahal bantuan-bantuan seperti bansos maupun MBG tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat. Bantuan-bantuan tersebut juga tidak mampu menyejahterakan.
Jika rakyat tidak sejahtera, apa mungkin program MBG mampu mengentaskan stunting, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kecerdasan anak-anak? Artinya, program tersebut tidak menyentuh akar masalah, dan tidak berefek pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan generasi.
Dengan demikian, bantuan-bantuan yang diadakan pemerintah selama ini sebagaimana program MBG, sejatinya hanya program populis semata. Negara yang benar bukan negara yang sibuk memberi makan sesekali kepada rakyatnya. Akan tetapi, yang utama adalah negara harus memastikan setiap kepala keluarga mampu memberikan nafkah keluarganya. Memenuhi gizi anak dan generasi memang penting, tetapi tidak melalui pemberian MBG.
Wajah Sistem Kapitalisme Demokrasi
Yang demikian itu adalah potret dari negara yang menerapkan sistem ideologi kapitalisme demokrasi. Sistem dari ideologi ini memandang bahwa yang kapital alias besar atau berkuasa akan menguasainya atau memangsa yang kecil. Program MBG pun sangat rentan terhadap korupsi dan menghambur-hamburkan dana negara.
Bagaimana tidak, dana 335 triliun setahun hanya untuk program MBG, adalah dana yang super besar dibanding dana untuk bidang lain termasuk untuk pendidikan itu sendiri. Ideologi kapitalisme demokrasi memang cenderung membuka lahan-lahan korupsi dari pada bagaimana mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan bangsanya.
Yang demikian itu wajar, karena sistem pemerintahan kapitalisme demokrasi ini diadopsi dari Barat. Sebagaimana kita tahu bahwa Barat adalah penjajah, maka sampai kapan pun akan tetap menjajah negeri-negeri yang mau dijajah. Jika dulu menjajah dengan rudal, maka sekarang menjajah dengan sistem pemerintahan yang mereka buat, yaitu sistem pemerintahan kapitalisme demokrasi.
Sistem ini menjadikan kekayaan sumber daya alam (SDA) milik rakyat bisa dikuasai siapa pun termasuk asing. Akibatnya, rakyat menjadi miskin karena sumber daya alamnya dijarah, sedangkan rakyatnya dibuat bodoh alias tidak boleh pintar. Rakyat dibuat senang hanya diberikan sekerat makanan melalui program MBG ataupun bantuan sosial.
Padahal, sejatinya perekonomian bangsa dan negaranya kian hari semakin miskin. Sumber kekayaan alamnya pun dijarah habis-habisan. Oleh karena itu, selama masih bercokol sistem kapitalisme demokrasi di negeri ini, maka kebijakan-kebijakannya hanya menguntungkan para koruptor dan akan mengundang permasalahan baru.
Islam Memandang
Dalam Islam tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya bukan sekedar kebijakan politik, melainkan kewajiban syari. Rasulullah saw. bersabda,
فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
”Imam(pemimpin)adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya sebagai pengatur administrasi Negara tetapi sebagai penanggung jawab langsung kesejahteraan rakyatnya. Negara harus menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan setiap individu terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Negara juga harus memastikan bahwa setiap kepala keluarga memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Dana untuk menyejahterakan rakyat diambil dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu SDA tidak boleh dikuasai individu, swasta, apalagi oleh asing. SDA boleh dikelola negara tetapi hasilnya sepenuhnya untuk kepentingan umat, seperti untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan lain-lain.
Dengan mengelola SDA secara mandiri tanpa melibatkan asing, maka negara memiliki sumber daya yang cukup. Di antaranya yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membangun sektor riil, juga untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat. Negara dalam sistem Islam juga akan memastikan bahwa tidak ada keluarga yang hidup dalam kemiskinan hingga setiap anak atau warga harus mengantre mendapat jatah MBG maupun bansos.
Dengan demikian, MBG dipaksakan di bulan Ramadhan sejatinya hanya membiasakan rakyat hidup mengantre dalam kemiskinan. Selain itu juga menghambur-hamburkan uang, membuka lebar celah korupsi, dan membahayakan bagi kesehatan generasi. Sudah saatnya umat muslim kembali menggunakan sistem ideologi Islam yang berasal dari Illahi dengan sistem ekonomi Islamnya yang adil, bukan ideologi asing yang diadopsi dari penjajah.
Views: 25
Comment here