Oleh: Mia Mulyati
(Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah Kampus)
Wacana-edukasi.com, OPINI--“Lempar batu sembunyi tangan.” Inilah peribahasa yang menggambarkan kondisi negeri saat ini dalam naungan sistem kapitalisme. Kebijakan yang dilakukan tidak pernah memikirkan sebab akibat ke depan, jika terjadi kesalahan seakan-akan sembunyi tangan. Inilah potret buram yang sebenarnya ditunjukkan oleh sistem yang hanya mengandalkan keuntungan dan manfaat semata. Demi materi dan roda kapitalis agar terus berputar, rela melakukannya hingga mengorbankan rakyatnya. Setiap kebijakan dan tindakannya tidak mementingkan rakyat namun hanya untuk kepentingan korporat.
Kabar mengejutkan datang dari pasokan stok beras yang dikatakan akan digulirkan kembali Juni ini dengan memastikan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Alasan Bapanas hal ini dilakukan karena untuk menekan harga beras di tingkat konsumen yang kini melonjak melewati harga eceran tertinggi (HET) (Kompas.com, 13/06/2025).
Didorong juga dengan kabar bahwa di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dikabarkan harganya melonjak naik, padahal stok beras yang tersedia hampir sekitar 50 ton (kumparan.com, 6/6/2025). Dilansir sumber yang sama, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, menegaskan jika harga beras harusnya tidak mengalami kenaikan jika dilihat dari stok beras per 25 Mei sampai 1 Juni 2025, rata-rata stok beras di PIBC sebesar 49.960 ton. Angka ini mencerminkan kondisi stok beras PIBC masih memadai untuk pasar tingkat grosir dan berada di level yang cukup aman. Sebab level minimal stok di PIBC yang harus dijaga berada di angka 30 ribu ton. Lalu kenapa beras menjadi naik drastis?
Permainan Korporat Kapitalis
Stok beras yang masih berlimpah, namun harga beras naik itu lucu sekali. Berarti terjadi permainan data di dalam sistem pasarnya. Tentu saja terdapat manipulasi data. Tidak akan ada hentinya permasalahan di sistem ini. Terjadinya manipulasi data akan berdampak terhadap berbagai problem di kehidupan. Tingkat kebutuhan yang besar namun barang sedikit tentu saja akan membuahkan naiknya harga di pasaran. Sungguh ironi hal seperti ini saja Kapitalisme masih merasuki sendi-sendi kebutuhan pangan negeri.
Bukan tanpa sebab hal ini bisa terjadi. Tentu saja ada kepentingan yang sedang direncanakan untuk para korporat. Tidak peduli rakyatnya sekarat yang penting laba mereka melonjak. Sudah tidak asing lagi di dalam sistem ekonomi Kapitalisme ada mafia-mafia pangan yang bergerak lincah untuk memutuskan berbagai kondisi demi mencapai kepentingannya sendiri. Tidak ada kecukupan yang mereka miliki yang ada hanya meraup laba yang sebesar-besarnya. Manipulasi data ini terjadi agar masyarakat bisa waspada terhadap kelangkaan beras ini. Kemudian negara bisa mengakses pintu masuk impor beras dengan bermitra kepada pihak asing. Sungguh sayang, mekanisme ini terus saja diunggulkan dalam sistem Kapitalisme yang cuman mementingkan pemilik modal.
Munculnya mafia pangan seperti ini karena negara bertele-tele dalam pendistribusian beras. Rantai distribusi yang panjang membuat para korporat mencari kesempatan untuk terselubung dalam hal ini. Pendistribusian yang dilakukan negeri ini secara umum dimulai dari pengumpul yang memproduksi gabah kemudian diberikan kepada pedagang besar yang akan disalurkan kepada distributor dan kemudian bisa dirasakan oleh pengecer yaitu masyarakat. Panjangnya distribusi ini membuat para pemilik kepentingan melancarkan aksi.
Belum lagi dengan konsep yang dibawa oleh sistem ekonomi Kapitalisme yaitu konsep bebas pasar membawa angin segar bagi para pengusaha swasta untuk mengambil peran. kehadiran mereka menjadi krusial untuk mengambil peran negara untuk bisa memasok beras di dalam negeri ini. Seharusnya kebutuhan seperti ini ditinjau langsung oleh negara dan distribusi dilakukan tanpa melibatkan swasta. Namun karena konsep bebas pasarnya yang diemban oleh sistem ekonomi Kapitalisme memberikan angin segara pihak swasta agar bisa ikut campur dalam pengelolaan beras dan kebutuhan pangan lainnya.
Bukan hanya itu saja, minimnya pendistribusian negara dalam mengatur regulasi pertanian di Indonesia terbilang tidak kondusif. Negara hanya fokus kepada pupuk subsidi kepada para petani, namun tidak menumbuhkan kemandirian yang utuh dan berdaulat untuk semua komponen demi tercapainya kebutuhan pertanian di negeri ini. Kemandirian yang harusnya dijalankan bukan hanya memberikan pupuk bersubsidi saja namun terhadap hak petani seperti perkembangan teknologi, ketersediaan bibit, bahan baku, lahan pertanian, petani yang kompeten, peralatan, pengawasan, hingga distribusi yang adil dan merata wajib negara berikan untuk pengelolaan yang komprehensif dan efisien.
Islam Solusi yang Komprehensif
Hidup di sistem kapitalisme membuat masyarakatnya mandiri sendiri. Seakan-akan peran negara tak ada lagi. Berbagai permasalahan terjadi tidak bisa ditanggulangi dengan mengakar. Namun yang dilakukan adalah memanipulasi data untuk kepentingan pengusaha. Ulung dalam manipulasi data, buntung dalam pengelolaannya.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam tidak akan ada kebutuhan rakyatnya yang tidak tercukupi karena semuanya telah diatur dalam sistem ini. Mendistribusikan barang dilakukan secara mandiri tanpa bermitra pada swasta dan instansi. Semua dilakukan untuk memberikan pasokan beras yang mencukupi dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat seluruh negeri. Tidak ada ketimpangan harga dan pematokan harga di sistem Islam karena harga ditentukan oleh pasar.
Di dalam Sistem Islam, fasilitas yang diberikan negara kepada para petani sangat diperhatikan. Seperti perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini akan dimanfaatkan negara untuk salurkan kepada para petani. Melesitnya teknologi ini memberikan angin segar untuk bisa lebih efisien dan efektif untuk kebutuhan pertanian sehingga yang dihasilkan pun akan berlimpah dan bisa menurunkan harga pasar. Semakin banyak barang yang ada akan berkurang juga harga yang dijualkan.
Bukan hanya itu saja, di dalam sistem ekonomi Islam, negara akan meningkatkan kualitas benih beras sehingga yang akan dihasilkan oleh petani pun adalah beras-beras yang berkualitas bukan beras yang jelek dan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu, petani pun akan dibekali ilmu pertanian yang memudahkan para petani belajar ilmu pertanian yang sudah berkembang di zaman ini.
Negara harus mengatur pasokan pangan. Larangan menimbun beras di dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk bisa terus berjalan roda distribusi pertanian. Jika berjalan semua kebutuhan rakyat akan berjalan pula kebutuhan yang lainnya. Karena ekonomi harus terus berputar dan hal ini untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga di dalam negeri. Negara dilarang keras untuk manipulasi data karena jika hal ini dilakukan akan menimbulkan permasalahan baru ke depan. Tidak bergeraknya roda pertanian di dalam pemerintahan akan mengakibatkan harga melonjak naik.
Di dalam sistem ekonomi Islam, praktik riba dimusnahkan. Monopoli terhadap harga di pasar tidak akan terjadi lagi. Karena harga akan turun dan naik seluruhnya diatur oleh mekanisme pasar bukan diatur oleh pematokan harga. Sehingga hal ini perlu ada pengawasan yang ekstra dari negara agar mafia-mafia pangan tidak ikut berkolaborasi dan masuk dalam sudut-sudut pasar. Inilah potret sistem pengaturan yang komprehensif yang datangnya tentu saja dari aturan Islam yang rahmatan lil Alaamiin. Bukan datang dari aturan yang bisa diobrak-abrik oleh kepentingan. Sistem Islam ulung dalam pengelolaannya, untung untuk rakyatnya [WE/IK].
Views: 10
Comment here