Oleh: Heriani (Pena Ideologis Maros)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Media sosial kembali dihebohkan berita terkait tentang beberapa aktivis dan influencer yang terkena serangan peneroran dan intimidasi secara ugal-ugalan. Hasil laporan dari bentuk teror yang diterima oleh aktivis dan influencer dinilai beragam, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, bom molotov, kiriman bangkai ayam, hingga intimidasi yang menyasar pada orang terdekat korban.
Diketahui, para aktivis dan influencer mendapat serangan teror berawal dari mengkritisi tindakan pemerintah yang begitu lambat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Hal ini tentunya menjadi sorotan publik yang menimbulkan berbagai persangkaan kuat terhadap perpolitikan Indonesia yang sedang mengalami kemunduran.
Salah satu pendapat tentang kemunduran perpolitikan Indonesia dinyatakan oleh Hugo, dalam sebuah media online. Dia mengatakan “fenomena teror yang terjadi belakangan ini menjadi bukti kalau peradaban politik di Indonesia sedang mengalami kemunduran”. Menurutnya, dia merasa ironi terhadap pemerintah saat ini yang hanya seenaknya membungkam hak rakyat ketika bersuara, bahkan lebih parahnya lagi upanya dalam meredam kritik rakyat dilakukan dengan cara kotor seperti meneror. (Tribunnews.com, Jum’at 02/01/2026).
Pernyataan ini seolah mewakili perasaan kecewa rakyat terhadap pemerintah yang bukannya hadir di tengah masyarakat dalam menangani penanggulangan bencana, tetapi justru faktanya pemerintah malah lari dari tanggung jawab dan bertindak sebagaimana monster yang ingin menerkam siapa saja bila ada yang berani mengkritik kelalaiannya.
Sistem Kontra Kritik
Perlu diketahui bahwa, kelalaian pemerintah dalam mengurusi kepentingan rakyat tidaklah lepas dari kungkungan sistem yang dijalankan negara sampai hari ini yakni sistem demokrasi. Memang benar dari segi pengertian, istilah demokrasi seolah hanya berpihak pada rakyat yang dibalut dengan sebuah kata-kata manis “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, tetapi faktanya, istilah ini cukuplah hanya sebuah teori semata, sebab justru kenyataan pahit dari sistem inilah pusat segala macam bala dan problematika terjadi yang menimpa rakyat tanpa disadari.
Sejak awal sistem demokrasi memanglah sudah jelas kecacatannya, sebab sistem ini lahir dari pemikiran manusia yang tabiatnya lemah dan terbatas. Maka tidak heran pula sistem demokrasi melahirkan para pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah dalam mengurus serta melayani kebutuhan rakyatnya.
Terbukti dari berbagai macam problematika yang terjadi di negeri ini termasuk kejadian bencana, pemimpin dalam sistem demokrasi dengan sendirinya akan menunjukkan watak aslinya yang tidak becus dalam mengatasi suatu permasalahan. Bukan hanya abai terhadap permasalahan rakyat, sistem ini juga melahirkan pemimpin yang anti kritik bahkan dengan rendahnya melakukan tindakan peneroran dan ancaman yang dikerahkan untuk membungkam suara rakyat ketika mengkritik kebijakan pemerintah yang rusak dan merusak.
Maka tidak heran bila realita kehidupan rakyat dalam sistem demokrasi selalu menjadi korban kemelaratan akibat dari kebijakan pemerintahan yang tidak peduli serta anti kritik terhadap rakyatnya. Karena itu, masyarakat mestinya menyadari bahwa tidak ada yang perlu diharapkan pada demokrasi. Selain itu perlu dipahami juga bahwa, langkah untuk memulihkan negeri ini dari jeratan berbagai problematika adalah bukan hanya berfokus pada titik keburukan pemimpin semata, tetapi juga melek betapa cacatnya sistem demokrasi dijadikan sebagai panduan hidup. Dengan demikian jalan satu-satunya adalah mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam yang merupakan sistem Rahmatan lil ‘Alamin.
Sistem Pro Kritik
Berbeda halnya dengan sistem demokrasi yang terlihat acuh dalam mengurus dan melayani rakyat, sistem Islam justru malah sangat memuliakan rakyat dengan memberikan jaminan perlindungan, keamanan, bahkan memenuhi segala kebutuhan masyarakat hingga mewujudkan kemaslahatan secara hakiki.
Dalam sistem Islam, pemimpin atau Khalifah adalah perisai atau pelindung bagi umat dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, termasuk mengatasi penanggulangan bencana secara tuntas, tanpa timbul drama kotor peneroran dan ancaman seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Al-Imam (Khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Adapun pandangan Islam terkait masalah kritik sangatlah dianjurkan, sebab termasuk bagian dari perkara amar ma’ruf nahi mungkar (menyeru dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran). Maka seorang Khalifah ketika mendapatkan suatu kritikan bukannya baper dan membungkam suara rakyat, tapi seharusnya kritikan atau masukan dari rakyat dijadikan sebagai bahan muhasabah dan evaluasi untuk kepemimpinan kedepannya agar tidak ada kedzoliman yang dirasakan antara rakyat dan penguasa.
Gambaran sikap kebijaksanaan sang Khalifah dalam menerima kritik telah dicontohkan oleh para khalifah pada masa kejayaan Islam di bawah naungan Khilafah seperti Khalifah Umar Bin Khattab RA, yang meminta penjelasan saat mendapat kritik soal jatah kain, hingga mengakui kesalahan.
Begitu pun juga dengan sikap teladan dari Khalifah Usman Bin Affan yang dengan sabar dan bijaksana ketika mendapat kritikan dari Abu Dzar Al Ghifari, beliau menghadapi kritikan dengan tenang, berusaha memberikan penjelasan dan solusi berdasarkan syariat Islam, tanpa adanya keluhan dan intimidasi sedikit pun yang ditujukan.
Views: 2
Comment here