Oleh: Lely Nv (Aktivis Dakwah Generasi Peradaban Islam)
wacana-edukasi.com, OPINI–Awal tahun 2026, bukan cuma materi stand up komika Pandji Pragiwaksono yang pecah di acara Mens Rea, dengan gaya jenakanya membawakan materi fakta yang banyak diketahui masyarakat umum. Tapi juga, masih ada realita nyata setelah sebulan lebih gempa dan banjir bandang menerjang Sumatera dan Aceh menyisakan pecah tangisan pilu warga sebab belum bisa menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Meskipun beberapa bantuan sudah didatangkan di beberapa titik di sana, duka masih terasa sangat berat. Angka resmi hingga akhir Desember 2025 menyebutkan: ada 1.138 jiwa meninggal, 163 orang hilang, dan ratusan ribu orang masih mengungsi. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan mata pencaharian.
Di Aceh Tengah saja, sembilan desa masih terisolasi. Sekedar untuk menyeberangi sungai pun, warga harus mempertaruhkan nyawa di jembatan darurat berbahan sling baja yang berbahaya. Itupun harus bayar Rp 30.000 per orang. Nominal yang dirasa cukup besar di kondisi pasca bencana. Belum lagi dihadapkan dengan kelangkaan makanan dan listrik yang masih terjadi di banyak titik. Ibarat sudah jatuh, ditimpa tangga.
Di tengah kondisi darurat yang berlarut, apa respons pemerintah saat ini? Menteri Keuangan menyatakan anggaran bencana Rp 60 triliun dirasa sudah cukup, dan menolak usulan pengalihan dana dari program lain juga bantuan negara luar. Sementara itu, ada anggota DPR yang mendesak revisi undang-undang penanggulangan bencana, karena pola kerja kita masih reaktif. Bahkan, anggaran untuk pencegahan bencana diproyeksikan turun di tahun 2026 ini.
Kenapa Masih Kurang Cukup?
Kondisi wilayah Aceh & Sumatera sebagian besar masih dipenuhi lumpur dan batang pohon kayu gelondongan. Bantuan yang diperlukan itu alat-alat berat untuk memudahkan proses pembersihan. Di sini peran individu ataupun komunal tidak lebih besar dari peran negara. Maka masyarakat awam dan para relawan, masih terus bersuara di media sosialnya memberikan masukan agar negara totalitas mengerahkan sarana & prasarana juga aparaturnya untuk diarahkan ke lokasi bencana. Beberapa media mainstream seperti tempo memberitakan, proyek negara di Papua saja bisa mengerahkan banyak alat berat, kenapa di Aceh dan Sumatera terkesan berbeda?
Apakah Ini Cermin Kegagalan Sistem?
Pertama, siapapun pejabat dan siapapun yang duduk di kursi perwakilan rakyat, mereka itu bagian dari yang merepresentasikan negara. Maka apa yang dinarasikan, apa yang diperbuat masuk bagian cerminan negara. Dari sini negara bisa dianggap gagal memenuhi amanah dasarnya dalam menjaga keselamatan rakyat ketika bala bantuan belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat terdampak. Jaminan keselamatan rakyat seharusnya mutlak, tidak boleh bergantung pada perhitungan anggaran. Fakta adanya warga yang harus membayar untuk menyeberangi jembatan berbahaya, pertanyaannya di mana negara hadir?
Kedua, sistem negeri ini berpijak pada dasar manfaat materi (utilitarian). Kebijakan sistem kapitalisme-sekuler, memandang nyawa manusia sering kali ditimbang dengan angka. Penolakan menambah anggaran dan pemotongan dana pencegahan membuktikan hal ini yakni keselamatan rakyat dikalahkan oleh kalkulasi keuangan.
Ketiga, demokrasi kapitalistik tidak jarang melahirkan penguasa yang lebih memikirkan untung rugi pribadi ataupun golongannya. Beberapa video klarifikasi lebih banyak beredar yang memunculkan tanggapan publik, kenapa justru sibuk dengan pencitraan dan program populis jangka pendek? Terkesan lalai pada tanggung jawab terpenting: melindungi rakyat. Ketidakhadiran negara secara maksimal dan komperhensif di lokasi bencana memicu keputusasaan. Tidak heran, di beberapa titik, bendera putih bahkan bendera lama berwarna merah dikibarkan sebagai bentuk protes.
Lalu, adakah solusi yang benar-benar menyeluruh?
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan rakyat. Kelalaiannya adalah pengkhianatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan bisa menjadi bukti dari kinerjanya yang kurang amanah. Ini memastikan respons yang cepat dan tanpa kompromi.
Penanganan bencana juga tidak boleh dikungkung oleh logika anggaran. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar semua korban, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan secara cuma-cuma, dan segala sarana prasarana akses kebutuhan hidup layak. Sumber dananya dalam Islam itu berasal dari Baitul Mal (kas negara) yang diisi zakat, infak, dan hasil pengelolaan kekayaan umum, yang diprioritaskan untuk hal-hal mendesak seperti bencana.
Selain itu, pencegahan adalah kunci. Islam mewajibkan negara mengelola alam secara adil dan berkelanjutan, bukan mengeksploitasinya. Tata ruang dan kebijakan lingkungan yang ketat adalah bagian dari tanggung jawab ini.
Sejarah telah membuktikan. Saat musim paceklik hebat (Tahun Abu) di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengambil langkah drastis yakni mengirimkan pasokan makanan dari daerah lain, membangun tenda pengungsian, dan memastikan distribusi yang adil. Semua dilakukan tanpa berpikir untung-rugi, semata untuk menyelamatkan nyawa.
Jika dirunut dari fakta adanya deforestasi di hutan, bisa disimpulkan bencana di Sumatera bukanlah sekadar ujian alam. Ia membuka tabir sebuah sistem yang gagal, sistem yang memilih angka di atas nyawa. Revisi undang-undang atau tambahan anggaran dalam kerangka yang sama hanyalah tempelan. Maka yang kita butuhkan adalah perubahan paradigma fundamental.
Hanya dengan sistem yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan yang bertanggung jawab langsung kepada Allah, yang mampu menghadirkan negara sebagai pelindung sejati, dan yang membangun kebijakan atas dasar menjaga nyawa (hifzhun nafs) dan kemaslahatan umat, keselamatan rakyat akan benar-benar terjamin. Bukan lagi menjadi bahan tawar-menawar dalam rapat anggaran.
Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari no. 2558 dan Muslim no. 1829)
Views: 4
Comment here