Penulis : Alesha Maryam
Wacana-edukasi.com, OPINI–Peringatan 80 tahun kemerdekaan diwarnai dengan potret ironi. Berbagai masalah mencuat, khususnya di bidang ekonomi. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam sektor-sektor seperti tekstil, teknologi, dan lainnya. Sementara itu, pendapatan banyak warga tak kunjung naik bahkan sebagian menurun di tengah biaya hidup yang meroket akibat kenaikan harga dan beragam pungutan negara. Tidak sedikit yang terpaksa mengandalkan Tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat kelas menengah berada pada posisi yang rawan jatuh miskin.
Kondisi suram ini tercermin jelas dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia anjlok tajam. Pada 2019, kelompok ini masih berjumlah sekitar 57,33 juta jiwa, namun pada 2024 tinggal 47,85 juta. Angka tersebut menunjukkan penurunan hingga 9,48 juta orang sebuah kemunduran besar yang kontras dengan narasi pertumbuhan ekonomi yang kerap digaungkan. Alih-alih naik kelas, banyak keluarga justru terperosok menjadi kelompok rentan miskin, sebuah sinyal bahaya yang seharusnya segera disikapi serius oleh pemerintah (Tirto.id, 16/08/2025).
Ekonomi masyarakat kian tertekan, ditandai dengan turunnya tabungan perorangan 1,09 % pada awal 2025 karena banyak warga terpaksa mencairkan simpanan untuk kebutuhan pokok, sementara kredit konsumsi juga melambat (CNBC Indonesia, 2025). Kondisi ini diperparah gelombang PHK, dimana hampir 940 ribu orang kehilangan pekerjaan dan hanya separuhnya terserap kembali, terutama di sektor tekstil (MetroTv News,2025). Di sisi lain, menjelang HUT RI ke-80, tokoh lintas agama mendeklarasikan komitmen damai melalui dialog terbuka antar umat beragama (Kemenag, 2025), serta upaya deradikalisasi diperkuat lewat kolaborasi pemuda, media, akademisi, dan aparat keamanan untuk membentengi generasi muda dari paham radikal (RRI, 2025).
Tantangan
Tantangan lain yang muncul adalah tergerusnya potensi generasi muda yang diarahkan untuk menguatkan sistem kapitalisme. Berbagai gagasan seperti program deradikalisasi, konsep Islam moderat, maupun wacana dialog lintas agama kerap dipandang justru menjauhkan umat dari pemikiran Islam yang hakiki. Pola ini dinilai sebagai bentuk penjajahan intelektual yang membuat umat sulit berpikir secara benar dan mendalam sesuai tuntunan Islam.
Meski Indonesia telah lepas dari penjajahan fisik, hakikatnya bangsa ini masih menghadapi bentuk penjajahan lain. Hakikat kemerdekaan seharusnya tercermin dalam terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat dan hadirnya kesejahteraan. Jika masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya nyata. Kemerdekaan juga baru bisa dirasakan utuh ketika umat Islam dapat berpikir sesuai dengan ajaran Islam.
Situasi ini lahir dari penerapan sistem sekuler kapitalistik yang cenderung mengabaikan kesejahteraan rakyat dan justru mengutamakan kepentingan pemilik modal. Dampaknya, kelompok kapitali semakin sejahtera, sementara masyarakat kecil semakin terpuruk.
Penerapan Islam secara keseluruhan (Islam Kaffah) merupakan kebutuhan mendesak sekaligus jalan keluar yang hakiki atas problem kesejahteraan yang dihadapi rakyat saat ini. Dalam sistem Islam, negara berperan sebagai pengelola amanah, dimana kepemilikan umum seperti sumber daya alam dikelola sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Hasil dari pengelolaan tersebut dialokasikan langsung bagi kesejahteraan masyarakat sehingga setiap individu dapat merasakan manfaatnya secara nyata. Negara berkewajiban memastikan kebutuhan pokok warga mulai dari pangan, sandang, papan, hingga layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat terpenuhi secara merata tanpa diskriminasi.
Lebih jauh, negara dengan sistem Islam juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga membuka lapangan kerja luas dan mengurangi pengangguran. Bagi mereka yang memiliki kemauan untuk menghidupkan dan mengelola tanah, negara memberikan akses serta hak guna tanah tersebut agar produktif. Sementara itu, bagi kaum fakir miskin dan golongan yang tidak mampu, negara menjamin kehidupannya dengan memberikan santunan dari baitulmal, sehingga tidak ada satu pun warga yang terabaikan. Dengan mekanisme ini, kesejahteraan bukan hanya sebuah janji, melainkan benar-benar hadir sebagai realitas kehidupan masyarakat.
Sistem Islam yang diterapkan secara kaffah bukan hanya menyentuh aspek ekonomi dan politik, tetapi juga menjadi penopang utama dalam menjaga pola pikir dan cara pandang umat agar tetap sesuai dengan aturan syariat. Dengan penerapan aturan Allah secara menyeluruh, umat Islam akan terbimbing untuk hidup dalam ketaatan, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh arus pemikiran sekuler maupun ideologi asing yang justru menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Islam kaffah bukan hanya soal tata kelola negara, melainkan juga membangun kesadaran dan kepribadian masyarakat agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai keimanan.
Namun untuk benar-benar mencapai apa yang bisa disebut sebagai kemerdekaan hakiki, dibutuhkan sebuah upaya perubahan yang menyentuh akar persoalan. Saat ini memang terlihat adanya berbagai tanda kebangitan di tengah masyarakat, seperti meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu sosial, budaya, bahkan tren fenomenal seperti “One Piece” yang menjadi simbol semangat perubahan di kalangan anak muda. Tetapi fenomena semacam ini belumlah cukup, karena belum mengarah pada persoalan mendasar yang sebenarnya, yaitu dominasi sistem kapitalisme yang mengekang kehidupan umat.
Oleh karena itu, diperlukan gerakan perubahan yang bersifat hakiki yakni perubahan yang tidak sekedar permukaan, melainkan perubahan yang menyentuh sistem dan aturan yang mengatur masyarakat. Perubahan ini harus dipimpin oleh sebuah jamaah dakwah Islam yang memiliki landasan ideologi yang kuat, sehingga mampu menuntun umat keluar dari jeratan sistem kufur menuju penerapan Islam yang menyeluruh. Hanya dengan cara inilah, kemerdekaan sejati dapat diwujudkan, di mana umat tidak hanya terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari belenggu pemikiran, aturan, dan sistem yang bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu a’lam bishawab.
Views: 15
Comment here